Generasi Yang Enggan Menjadi Petani

Oleh ACEP MUSLIM

Selain lahan yang terus menyempit, infrastruktur yang rusak, pertanian di Indonesia juga punya masalah serius dalam perkara sumber daya manusia. Di Jawa barat 40 persen petani berusia dia tas 50 tahun (Kompas, 4/8/2008). Usia yang tidak lagi produktif untuk melakukan pekerjaan-pekarjaan di bidang pertanian ini tentu saja menuntut adanya regenerasi sehingga bisa menjamin tetap bergulirnya aktivitas pertanian yang merupakan sumber utama penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia, terutama di Jawa barat.

Namun demikian, generasi muda, yang semestinya menjadi generasi penerus, sangat jarang yang memilih pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Di desa, kaum muda yang umumnya lahir dan dibesarkan di keluarga petani, sebagian besar enggan untuk melanjutkan profesi orang tua mereka untuk menjadi petani. Mereka lebih memilih pekerjaan ‘non tanah’ sebagai sumber penghidupan. Misalnya menjadi buruh pabrik, kuli bangunan, atau tukang ojek. Sebagian dari mereka tergoda untuk pergi mengadu nasib di kota macam Jakarta. Hal ini bisa dilihat diantaranya dari fenomena urbanisasi tahunan pasca lebaran. Puluhan ribu orang dari desa berbondong-bondong ke kota. Di kota mereka biasanya bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, menjadi buruh bangunan, adapula yang terpaksa menjadi pengamen jalanan.

Di ranah pendidikan, kian sedikit para lulusan SMA yang memilih pertanian sebagai bidang studi yang mereka geluti. Dalam Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negri (SNMPTN) tahun ini tersisa 2894 kursi kosong atau sekitar 50 persen pada program studi pertanian dan peternakan di 47 PTN di seluruh Indonesia (Kompas, 1/8/2008). Fenomena ini begitu ironi, pertanian yang merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Indonesia kini bidang studinya makin kurang diminati.

Ironi ini berlanjut ketika para sarjana lulusan studi pertanian banyak yang memilih pekerjaan non pertanian. Bidang seperti perbankan lebih mereka minati dari pada pertanian. Saya pernah terlibat perdebatan yang alot dengan seorang teman yang merupakan sarjana lulusan sebuah PTN pertanian terbesar di Indonesia. Teman saya berpendapat bahwa meski Ia kuliah di bidang pertanian, pilihan karir di bidang selain pertanian tetap lebih menjanjikan. Sementara saya sendiri punya argumen sederhana, jika setelah lulus teman saya itu dengan sengaja memilih karir di bidang non pertanian, lantas mau dikemanakan ilmu yang bertahun-tahun Ia dalami di bangku kuliah. Belum lagi jika memikirkan pertanian Indonesia yang membutuhkan banyak tenaga ahli, jika bukan mereka yang lulusan dari studi pertanian, siapa lagi? Namun teman saya tetap keukeuh berpendapat bahwa kuliah pertanian yang selama empat tahun yang di jalaninya hanya fondasi awal dalam pemilihan karir Ia ke depan.

Dari Pendidikan
Semakin lunturnya minat generasi muda terhadap pertanian diantaranya disebabkan oleh citra pertanian (dalam hal ini petani) yang sering diidentikkan dengan kerja kasar dan kotor serta penghasilan yang pas-pasan. Tentu saja itu adalah pandangan yang sempit. Karena jika profesi di bidang pertanian itu ditekuni dan dikerjakan dengan manajeman dan keilmuan yang mumpuni, bila diukur secara materi, bisa menghasilkan pendapatan yang berlipat-lipat dibanding pekerja kantoran. Namun demikian, pekerjaan-pekerjaan di bidang selain pertanian, masih dianggap menawarkan kemakmuran yang lebih besar dengan cara yang praktis dan ‘bergengsi’.

Bagi mereka yang hendak memilih jurusan di perguruan tinggi, jurusan seperti tehnik, komputer (TI), kedokteran, hukum, komunikasi, dan akuntansi tetap menjadi pilihan utama. Sebab mengapa jurusan-jurusan tersebut diminati, diantaranya, adalah karena di kehidupan sehari-hari seorang dokter, IT engineer, pengacara, atau akuntan sudah lazim dikenal sebagai kelompok profesi ‘bergengsi dengan penghasilan yang besar. Meski argumen tersebut terlalu menyederhanakan masalah—karena tidak semua lulusan akuntansi jadi akuntan handal atau tidak semua lulusan kedokteran jadi dokter yang sukses secara karir dan materi—tapi banyak orang sudah terlanjur memandang hal tersebut sebagai suatu keniscayaan.

Dalam mazhab pendidikan kritis, pemikiran seperti itu disinyalir sebagai dampak masuknya dominasi kapitalisme dalam pendidikan. Menurut Giroux (Nuryatno,2008) produk paling nyata dari dominasi kapitalisme dalam pendidikan adalah lahirnya “culture of positivism”. Kapitalisme dan budaya positivisme inilah yang menjadikan proses pendidikan semata-semata sebagai proses penyesuaian individu-individu dengan dunia masyarakat industri dengan mengorbankan critical subjectivity, yaitu kemampuan melihat dunia secara kritis. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai hasil proses pendidikan yang belakangan digembor-gemborkan, jika dilihat dalam kacamata mazhab pendidikan kritis, bisa jadi tak lebih dari menjadikan mereka sebagai teknisi-teknisi yang ikut menggerakan mesin kapitalisme.
Pendidikan Indonesia, dalam semua tingkatan, tidak dipraktekkan sebagai pendidikan yang membangun pola pikir kritis-reflektif, yang melihat kehidupan secara kritis dengan idealisme untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebaliknya, pragmatisme lebih kental dalam setiap proses pembelajaran. Sekolah disederhanakan sebagai pintu gerbang memasuki dunia kerja semata. Di lain sisi, pendidikan kita seakan-akan dilangsungkan di sebuah negri yang bukan Indonesia. Tidak membumi. Hal ini sudah banyak dikritisi para ahli pendidikan. Bahwa institusi pendidikan di Indonesia memiliki jarak yang jauh, bahkan mungkin, alam yang barbeda dengan lingkungan dan masyarakat dimana pendidikan itu dilangsungkan. Di Institusi pendidikan seperti sekolah atau Perguruan tinggi, Indonesia tidak dikenal sebagai negara agraris. Dan ini masalahnya, kerap kali konsep Indonesia dalam proses pendidikan tidak begitu jelas. Apa dan negara macam apakah Indonesia. Sehingga, tidak mengherankan jika amat jarang dari para peserta didik, baik pelajar atau mahasiswa, yang mengenal Indonesia secara benar terlebih memedulikannya.

Demikianlah, jika ditelusuri, paceklik SDM pertanian Indonesia salah satunya berakar pada bagaimana proses pendidikan di republik ini dijalankan.

Penanganan Kemiskinan Indonesia: Maju Selangkah Mundur Dua Langkah

Oleh ACEP MUSLIM

Beberapa waktu yang lalu Presiden RI geram karena ada sejumlah pihak yang, katanya, mengatakan bahwa pemerintah yang Ia pimpin tidak mengantongi kebijakan dan strategi program untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (kompas.com,Juni 2008). Menanggapi tuduhan itu, Presiden mengemukakan pembelaan dengan membeberkan beragam kebijakan dan strategi pemerintahnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Saya tidak tahu arti pidato pembelaan presiden itu saat baru saja Ia bersama konco-konconya menaikan harga BBM yang berarti pula meningkatkan jumlah rakyat miskin di Indonesia. Saya pun tidak tahu apa guna pembeberan beragam kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan itu dikala usia pemerintahnya sudah tinggal beberapa bulan saja. Apa sekedar basa-basi? Entahlah.

Apapun yang presiden katakan, faktanya, rakyat miskin saat ini makin serba susah dalam menghidupi diri dan keluarganya. Jumlah rakyat miskin pun makin melimpah dari tahun sebelumnya. Jika melihat dinamika kemiskinan di Indonesia sejak pemerintahan sekarang memulai debutnya di tahun 2004, maka nampaklah bahwa tidak ada perubahan yang signifkan dalam perbaikan kondisi rakyat miskin di Indonesia. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukan bahwa pada tahun 2004 tercatat 36,10 juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut pernah turun pada angka 35,10 juta jiwa di tahun 2005. Namun karena penaikan harga BBM angka itu melonjak ke jumlah 39,30 juta jiwa pada 2006. Pada tahun 2007, jumlah rakyat miskin sempat turun lagi ke jumlah 37,17 juta jiwa. Dan kini, di tahun 2008, setelah kenaikan harga BBM, bisa dipastikan jumlah rakyat miskin itu akan meninggi lagi. Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) memperkirakan warga miskin tahun ini akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen).

Melihat pola penurunan dan penaikan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, memang tak salah jika dikatakan bahwa penanganan kemiskinan di Indonesia memang mengalami ‘kemajuan’ (seperti pembelaan yang dilancarkan presiden). Namun sayangnya setiap kali maju selangkah, masalah kemiskinan yang diderita bangsa ini mundur lagi dua langkah.

Masih Ada Harapan
Penanganan kemiskinan di Indonesia sulit mengalami kemajuan karena proses penanganan kemiskinan dilakukan dengan pembentukan definisi, penetapan kategori, serta penciptaan solusi kemiskinan yang masih bersifat top down dari pemerintah ke rakyat. Dalam mekanisme ini rakyat miskin hanya diposisikan sebagai objek yang begitu saja didikte, dihitung, diotak atik, lalu dijejali berjenis cara penanganan yang tak jarang malah menciptakan masalah baru. Padahal, penduduk miskin, sebagai mana halnya penduduk yang tidak miskin, adalah subjek yang berpikir dan secara natural mampu bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masalahnya, tak jarang kemampuan rakyat itu justru menjadi beku karena secara struktural mereka telah ‘dimiskinkan’. Pemiskinan berlangsung dengan berbagai cara, mulai dari penerapan kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang dilandasi kepercayaan fanatik pada mekanisme pasar, sampai pada penciptaan solusi penanganan kemiskinan yang praktis tapi tidak mendidik rakyat, seperti program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai penanganan atas melonjaknya jumlah rakyat miskin pasca kenaikan BBM.

Namun demikian, seperti bunyi sebuah pepatah Rusia—‘siapa yang terakhir mati? Yang terakhir mati adalah harapan’—bangsa Indonesia masih memiliki persediaan harapan yang cukup untuk memperbaiki nasibnya. Upaya pengentasan kemiskinan tak boleh berhenti betapapun upaya selama ini kerap menemui kegagalan.

Langkah baru bisa dimulai dengan mengubah cara pandang dan perumusan konsep kemiskinan. Bukan sekedar tunjuk si ini dan si itu sebagai orang miskin lalu dihitung dan ditumpuk pada database dalam bentuk angka-angka statistik. Lebih dari itu, definisi dan kategori kemiskinan mesti dirumuskan bersama rakyat. Beri kesempatan rakyat untuk menyuarakan kemiskinan yang mereka derita. Demikian pula saat pemerintah merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan, rakyat beserta segenap elemen masyarakat lain mesti dilibatkan. Dengan demikian solusi yang dimunculkan pun bisa tepat guna dan tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan harus merupakan titian anak tangga yang secara pasti bergerak menuju arah yang semakin hari semakin nyata perbaikannya. Konsep ini mensyaratkan kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan sebagai agenda yang terumus dalam sebuah rencana terukur, berjangka (panjang, menengah, pendek), bertahap, sekaligus rinci. Dan semua itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki visi yang jelas, ide-ide perubahan yang cemerlang, integritas yang andal, serta tekad yang kuat untuk memperbaiki nasib rakyat yang mereka pimpin. Kapankah pemerintah macam itu hadir di depan, tengah, dan belakang rakyat Indonesia?