Perlunya Kebijakan Pendidikan yang Sinergis

Oleh ACEP MUSLIM
Dalam sidang paripurna DPR pertengahan Agustus lalu, pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009. Komitmen itu layak diberi apresiasi positif oleh kita semua. Setelah serangkaian kritik dari berbagai kalangan datang bertubi-tubi, setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN adalah amanat undang-undang yang tidak boleh diabaikan, akhirnya harapan yang telah lama diimpikan itu akan terwujud juga.

Namun demikian, kebijakan pemerintah yang akan digulirkan tahun depan itu bukanlah solusi simsalabim yang secara praktis dapat menyelesaikan permasalahan dunia pendidikan Indonesia yang sudah menahun. Pendidikan bukan perkara sederhana yang cukup dikelola oleh satu tangan, misalnya pemerintah pusat saja. Masalah pendidikan pun tidak mungkin tuntas dengan hanya satu—dua kebijakan dari mentri pendidikan. Kebijakan di bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik pun punya peranan penting untuk terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat.

Ringkasnya, demi tercapainya tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan itu, diperlukan kebijakan dan program yang bersinergi satu sama lain. Sinergi tersebut mesti diwujudkan baik antar pemerintah pusat dan daerah maupun antara kebijakan di sektor pendidikan dan sektor lainnya pada setiap level pemerintahan.

Antara Pusat dan Daerah
Dana sebesar 20 persen dari APBN 2009 atau sekitar 200 triliun itu sekilas nampak begitu besar. Namun kita mesti ingat, Indonesia adalah sebuah negara luas dengan penduduk yang melimpah. Anggaran sebesar itu tidak akan cukup untuk dijadikan modal bagi terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi segenap masyarakat Indonesia. Untuk mencapai derajat optimal dalam pelayanan pendidikan di setiap daerah, alokasi anggaran dari pemerintah pusat itu harus disokong oleh alokasi anggaran dengan prosentase sama atau lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Beberapa pemerintah daerah sebenarnya telah ada yang mendahului pemerintah pusat dalam mengamalkan apa yang diamanatkan undang-undang itu. Mereka menganggarkan dana dalam jumlah signifikan untuk sektor pendidikan sehingga layanan pendidikan di daerahnya mengalami perbaikan. Namun jumlah pemerintah daerah dengan komitmen mulia ini masih bisa dihitung dengan jari. Mayoritas lainnya masih ragu atau tidak mau memberikan perhatian rill terhadap dunia pendidikan di daerahnya.

Adanya komitmen pemerintah pusat untuk mengalokasikan 20 persen anggaran pada APBN 2009 untuk sektor pendidikan secara tidak langsung akan menjadi pendorong bagi para pemimpin di daerah untuk mengeluarkan kebijakan serupa. Dengan dorongan dari pemerintah pusat serta aspirasi yang kuat dari masyarakat setempat diharapkan pengalokasian anggaran minimal 20 persen dari APBD segera terlaksana di setiap daerah.

Sinergi Dengan Kebijakan Lain
Pernyataan pemerintah untuk merealisasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBN 2009 pada sektor pendidikan adalah sebuah kabar sensasional. Hampir semua media massa secara serentak menyajikannya sebagai berita utama. Sehingga, dalam waktu sekejap kita pun bisa mengetahui dan mengapresiasi berita itu. Akan tetapi mungkin hanya sedikit dari kita yang tahu atau pernah mendengar bahwa pada tahun 2007 pemerintah telah menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Presiden yang di antara isinya justru bertolak belakang dengan rencana kebijakan ’20 persen’ yang lahir baru-baru ini. Peraturan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan informal dikategorikan sebagai lembaga yang terbuka bagi masuknya modal pribadi, swasta, atau asing dengan batas kepemilikan hingga 49 persen. Meski peraturan ini dikategorikan sebagai peraturan dalam bidang ekonomi, tapi isinya telah merambah ke wilayah pendidikan. Ketentuan mengenai bolehnya institusi pendidikan untuk dimasuki modal asing merupakan sinyal bahwa pendidikan akan dijalankan dengan logika ekonomi. Jika demikian, pendidikan, tak pelak lagi akan menjadi barang yang (semakin) mahal. Bersamaan dengan itu rakyat miskin pun semakin sulit untuk mengakses pendidikan berkualitas yang memungkinkan mereka bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

Kasus di atas tentu saja merupakan sebuah ironi. Sebuah ironi dan penegasan bahwa perkara pendidikan tidak bisa selesai dengan satu tangan atau satu kebijakan yang lahir secara sepihak. Ada banyak tangan dengan beragam kebijakan yang mesti terlibat secara kompak. Kebijakan di bidang ekonomi, politik, budaya, dan lainnya jangan sampai bertolak belakang dengan kebijakan di bidang pendidikan. Semuanya mesti bersinergi dan saling sokong dalam rangka menjelmakan cita pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

One thought on “Perlunya Kebijakan Pendidikan yang Sinergis

  1. Kebijakan pendidikan yang benar adalah tidak mengkomersialkan pendidikan, hal ini akan menimbulkan kesenjangan pada rakyat, bagi rakyat yang tidak mampu untuk membayar kualitas pendidikan yang sudah dikomersialkan tentunya akan memutus harapan mereka untuk merubah nasip mereka agar lebih baik lagi …
    tentunya para praktisi dan ilmuan perlu mengawal kebijakan yang diambil oleh pemerintah apabila tidak sesuai dengan amanat undang – undang maka perlu untuk dikritisi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s