A Brief History of Neoliberalism oleh David Harvey (2005)

Menurut David Harvey neoliberalisme sejatinya adalah proyek politik untuk menggeber proses akumulasi kapital dan mengukuhkan kembali kuasa kelas kapitalis di periode pasca krisis di akhir 1970an. Dan kelas tersebut sejauh ini sudah berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah penerapan neoliberalisme, prosentase pendapatan 0,1 persen orang-orang terkaya di Amerika melonjak dari 2 persen menjadi 6 persen dari total pendapatan dari seluruh warga Amerika. Gaji-gaji para CEO di perusahaan-perusahaan naik berkali-kali lipat jauh meninggalkan jumlah yang diterima karyawannya. Pola serupa terjadi di negara-negara neoliberal lainnya. Sebaliknya,  penerapan sistem ini tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi global secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi global di periode pra-neoliberal, 1960s, mencapai 3.5 persen  pertahun. Setelah neoliberalisme bergulir pertumbuhan tersebut turun menjadi 1,4 persen (tahun 80an), 1.1 persen (90an), bahkan hanya berkisar di angka 1 persen di tahun 2000an (hal. 154).  Sistem ini, dengan demikian, sukses memperkaya-raya orang yang sudah kaya tapi tidak mampu memperbaiki nasib kebanyakan orang. Maka, salah satu produk nyata neoliberalisme adalah ketimpangan kesejahteraan yang menganga.

Sebagai sebuah teori ekonomi politik, neoliberalisme percaya bahwa jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dicapai dengan melapangkan kebebasan berusaha (berbisnis) dan kemampuan individu dalam kerangka institusional bercirikan hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (hal. 2). Intervensi negara dibenci kecuali untuk menjamin terciptanya kerangka institusional tersebut. Dalam bentuk kongkrit, prinsip-prinsip neoliberal muncul di antaranya dalam rupa privatisasi, deregulasi, komodifikasi, dan persaingan serta perdagangan bebas. Neoliberalisme, seperti dirumuskan oleh Friedrich von Hayek, Milton Friedman, dan teoritisi neolib awal lainnya, pun sangat mengagungkan kebebasan dan kekuatan individu. Ia hendak melepaskan individu dari belenggu negara, sekaligus menarik negara dari tugasnya sebagai penjamin kesejahteraan individu.

Tapi itu teorinya. Dalam prakteknya, neoliberalisme tidak anti-anti amat sama negara karena ia kerap melibatkan atau bekerja bersama negara demi menyelamatkan proses akumulasi kapital. Kebebasan individu pun pada nyatanya semu dan sering dijadikan kuda troya untuk melancarkan misi aslinya. Individu, meski ‘dijamin’ kebebasannya di bawah naungan negara neoliberal, tetap ditekan sedemikian rupa untuk tidak menggunakan kebebasan mereka untuk berserikat dan membangun solidaritas untuk kemudian bersama-sama memperjuangkan hak-hak dasar-material mereka. Bentuk-bentuk solidaritas yang dianggap menganggu proses akumulasi kapital, seperti serikat buruh, senantiasa ditekan dan sebisa mungkin ditiadakan. Neoliberalisme dalam praktek, dengan demikian, seringkali menyimpang dari apa yang digaungkan dalam teori.

Tapi bahkan sebagai teori pun neoliberalisme mengandung kontradiksi pada dirinya sendiri. Paham ini misalnya mengatakan bahwa tiap-tiap individu bertanggungjawab atas kesejahteraan dirinya masing-masing—tidak boleh ada bantuan atau subsidi dari negara yang dapat membuat warga ketergantungan. Namun di sisi lain, di ranah ekonomi, ia mendorong fleksibilisasi hubungan kerja buruh-perusahaan yang berimplikasi pada lepasnya kewajiban perusahaan dalam penjaminan hak-hak dasar karyawannya, seperti pensiun dan berjenis tunjangan lainnya. Situasi ini memposisikan individu pada situasi rentan yang hampir tidak mungkin untuk dapat menjamin kesejahteraan pribadinya sementara baik negara maupun perusahaan dalam banyak hal telah berlepas tangan darinya. Kalau begini ceritanya, bagaimana pula bisa neoliberalisme itu diklaim sebagai jalan terbaik untuk menggapai kemakmuran di dunia ini.

Neoliberalisme diterapkan di berbagai negara dengan cara dan tahapan yang berbeda-beda. Di Chile (Pinochet) ia diterapkan secara brutal melalui kudeta militer. Di Amerika (Reagan) dan Inggris (Tatcher), sistem ini diterapkan melalui proses ‘demokratis’, meskipun, dan ini sangat penting, ada peran-peran lobi, media, dan think-tank yang didukung oleh kelas-kelas elit yang turut menggaungkan neoliberalisme di ruang-ruang publik dan menyajikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan neoliberal untuk pemerintah. Adanya unsur-unsur kelas kapitalis yang terlibat dalam pendesakkan penerapan neoliberalisme dalam sistem ekonomi di berbagai negara, lagi-lagi, mendukung argumen utama Harvey bahwa neoliberalisme sejatinya adalah proyek politik untuk merestorasi kelas kapitalis. Selain itu, dalam penerapan neoliberalisme ini, penting juga untuk dipahami dalam konteks situasi internal di suatu negara di satu sisi dan tekanan eksternal yang dilancarkan lembaga-lembaga seperti IMF dan WTO di sisi lain. Di negara-negara  lemah dan situasi ekonominya kacau balau, neoliberalisme lebih mudah diterapkan–tekanan dari para penganjur neoliberalisme tidak menemui banyak hambatan. Sebaliknya, di negara-negara yang relatif stabil dan kuat, tekanan-tekanan dari luar tadi masih dapat dinegosiasikan bahkan ditolak.

Pada akhirnya capaian terpenting neoliberalisme bukanlah menghasilkan kemakmuran, tapi meredistribusikan kemakmuran dari satu titik ke titik lain. Atau dalam hal ini, dari sebagian besar kelompok masyarakat ke segelintir elit ekonomi. Proses ini dicapai melalui proses akumulasi melalui perampasan (accummulation by dispossession). Akumulasi melalui perampasan hadir dalam empat bentuk yaitu privatisasi dan komodifikasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, serta redistribusi negara (hal 161-163).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s